Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi :

‘’Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini,  menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam

Sumber: http://www.mui.or.id

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sumber : http://www.mui.or.id

Betul, itulah salah satu bentuk proyek dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Di antara berbagai proyek PNPM ini ada yang dinamakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Definisinya adalah “dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.”

Tapi, sadarkah masyarakat bahwa itu hanyalah manipulasi para bankir belaka? Yang disebut ‘Bantuan Langsung’ itu, tiada lain, adalah utang berbunga – yang diambil oleh pemerintah, dengan mengatasnamakan rakyat, tentu saja. Ini hanyalah satu contoh dari sekian banyak bisnis uang para bankir, dalam berbagai proyek setiap tahunnya, melalui apa yang disebut sebagai ‘APBN’ (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu.

Total nilai utang untuk proyek PNPM ini adalah 252.68 juta dolar AS, sekitar Rp 2.22 triliun (dengan nilai tukar Rp 8.800/dolar AS). Sumber utang terutama dari Bank Dunia, di samping ada beberapa sumber lain. Proyek ini sendiri berlangsung selama tiga tahun, dari 2008-2011. Dan, lihat struktur programnya, begitu rumit, begitu panjang, dana utang yang sebenarnya tak dibutuhkan rakyat itu pun, boleh jadi sebagian besar hanya untuk membiayai birokrasinya.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diklaim sebagai penerima utang itu pun, sudah pasti, hasil manipulasi. Lihat saja nama-namanya: KSM Mangga, KSM Kecoa, KSM Belimbing, dsb, yang bisa dipastikan hanya siluman belaka. Dan, bisa diperkirakan akibatnya, gang-gang sempit yang bahkan tak sampai 1 meter lebarnya, yang baisanya menjadi lahan gotong royong masyarakat sendiri, secara swadaya dan mandiri, kini jadi lahan riba masuk desa.

Maka, alih-alih menghaslkan kemandirian, PNPM Mandiri ini hanya makin memerosokkan masyarakat dalam kubangan riba, dengan segala akibat yang ditimbulkannya: pajak yang makin berat dan kolonialisme baru para bankir atas bangsa ini yang makin mencengkeram. Semua warga bangsa kini berada di bawah cengkeraman debtorship ini. Setiap bayi yang terlahir di Indonesia, langsung di pundaknya membawa beban utang sekitar Rp 7 juta!

Sumber: http://www.wakalanusantara.com

Hal itu disampaikan oleh Mohammad Hatta anggota Komisi XI saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) seusai melakukan konsultasi dengan Ketua MK, Mahfud MD, pekan kemarin. Hatta berpendapat pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 1999 ini telah membuat BI mengajukan anggaranya tanpa persetujuan DPR.

Disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1), Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. Ayat (2),Selambat-lambatnya 15 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan

Kemudian Ayat (3), Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur. “Kewenangan itu melampaui kewenangan APBN, ini hal aneh, tidak lazim, karena mereka beralasan independensi BI,” katanya.

Selain itu anggota DPR mempermasalahkan BI yang tidak menguraikan penggunaan anggaran untuk anggaran kebijakan moneter. “Jika ini diberitahukan DPR juga akan merahasiakn data itu karena itu memang rahasia negara,” katanya.
Maka pihaknya memutuskan untuk mengajukan uji materi pasal 60 tersebut ketimbang melakukan revisi. “Kami akan lakukan judicial review itu lebih cepat daripada revisi UU yg bisa membutuhkan waktu hingga lima tahun,” katanya.

Terkait waktunya, Hatta mengaku akan segera mendiskusikan dengan sesama anggota lain. Termasuk legal standing (kedudukan hukum) dalam mengajukan uji materi.

Anehnya seperti diketahui, pada awal Februari lalu Komisi XI ini telah menyetujui defisit anggaran Bank Indonesia (BI) dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2011 disepakati sebesar Rp 45 triliun.

Sedangkan anggaran operasional surplus BI di 2011 keluar angka sebesar Rp 17,35 triliun. Anggaran operasional BI 2011 tersebut naik 14,79 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp 15,12 triliun. “Makanya saat ini kami merasa berat hati, karena menyetujuinya,” ujarnya. (Yudho Winarto/Kontan)

www.kompas.com

Islamuddin terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Aceh yang diselenggarakan di Pendapa Gubernur Aceh, Kamis (10/2), oleh pemegang saham pengendali Bank Aceh, yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama pemegang saham lainnya, yakni 23 bupati/wali kota se-Aceh.

Sedangkan untuk jabatan komisaris utama (komut), yang sebelumnya dijabat mantan sekda Aceh, Husni Bahri TOB, dalam RUPS-LB Bank Aceh kemarin, seluruh pemegang saham mengusulkan dan menetapkan Teuku Setia Budi yang kini Sekda Aceh sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Aceh.

Pada acara pelantikan Kamis siang yang dilakukan Gubernur Irwandi, hanya jabatan direksi yang dilantik, yaitu Dirut terpilih Islamuddin dan Direktur Kepatuhan Bank Aceh, Tawakal Alaihi. Sedangkan Komut baru dan dua anggota yang baru dipilih tidak dilantik, cukup dibacakan saja SK pengangkatannya. SK itu diteken Gubernur Irwandi Yusuf.

Dengan pelantikan Dirut dan Direktur Kepatuhan itu, maka jumlah direksi Bank Aceh sudah lengkap lima orang, yaitu Dirutnya Islamuddin, Direktur Kepatuhan Tawakal Alaihi, Direktur Pemasaran/Kredit, Busra, Direktur Syariah, Haizir Sulaiman, dan Direktur Umum dan SDM, Irfan Sofni.Bupati Pidie Jaya, M Gade Salam dan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim yang dimintai Serambi keterangannya seusai RUPS-LB mengatakan, proses pemilihan Dirut dan Komut Bank Aceh kemarin berjalan normal.

Begitupun, pertanyaan dan perdebatan terhadap calon Dirut dan Komut yang diajukan tetap saja muncul dari 23 bupati/wali kota selaku pemegang saham Bank Aceh. Misalnya, mengenai dua calon dirutnya yang diajukan, yakni Islamuddin dan Busra. Setelah hasil fit and proper test-nya dijelaskan Gubernur Irwandi Yusuf ditambah Pimpinan BI Banda Aceh, Mahdi Muhammad, 23 bupati dan wali kota bersama Gubernur selaku pemegang saham pengendali menjatuhkan pilihannya kepada Islamuddin untuk ditetapkan sebagai Dirut Bank Aceh. Sedangkan Busra tetap pada jabatannya yang sekarang, yakni Direktur Pemasaran Kredit Bank Aceh.

Mengenai pengisian jabatan Komut, ada tiga orang yang lulus fit and proper test oleh BI, yaitu Dr Islahuddin, Dr Mirza Thabrani (keduanya doses FE Unsyiah), dan Kamaluddin, pegawai Bank Muamalat Jakarta. Namun, 23 pemegang saham dari kabupaten/kota mengusul kepada Gubernur Irwandi, agar yang menjadi Komut Bank Aceh adalah perwakilan dari Pemerintah Aceh. Lalu, dipilihlah T Setia Budi yang kini Sekda Aceh.

Usulan mayoritas forum rapat RUPS-LB Bank Aceh menerima dan menetapkan T Setia Budi sebagai Komut Bank Aceh untuk periode 2011-2015.  Di sisi lain, karena baru terisi untuk posisi komisaris tiga dari lima orang yang dibutuhkan, maka diperlukan dua orang tambahan lagi.

Dua orang sebelumnya, yaitu Husaini Ismail dan Muhammad Jamil, sudah diangkat pada September 2010, ditambah T Setia Budi menjadi tiga orang. Artinya, masih ada dua orang lagi yang diperlukan. Lalu, forum RUPS-LB Bank Aceh memilih dua orang dari tiga orang baru yang telah lulus fit and proper test, yaitu Dr Islahuddin, Dr Mirza Thabrani, dan Kamaluddin.

Dari tiga nama itu yang dipilih forum adalah Dr Islahuddin dan Dr Mirza Thabrani. Karena tidak dipilih, Kamaluddin kembali menjadi pegawai Bank Mualamat Pusat. Pimpinan BI Banda Aceh, Mahdi Muhammad yang dimintai penjelasannya mengenai penetapan T Setia Budi sebagai Komut Bank Aceh periode 2011-2015 mengatakan, beliau sebelumnya pernah diajukan Gubernur Aceh ikut fit and proper test untuk menempati jabatan yang sama. Namun, saat itu belum berhasil, karena pengetahuan teknis perbankannya masih belum memadai, sedangkan nilai integritasnya tinggi.

Dalam RUPS-LB kemarin, pemegang saham Bank Aceh mengajukannya kembali untuk ditetapkan menjadi Komut Bank Aceh. Hal itu diperbolehkan, tapi beliau harus kembali di-fit and proper test. “Kita harapkan, untuk fit and proper test yang kedua kali ini beliau bisa lulus,” ujar Mahdi.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam pidatonya menyatakan, Bank Aceh yang memiliki aset sangat besar (mencapai Rp 12,2 triliun) ini ke depan harus bisa bekerja maksimal lagi untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Aceh.

Bank Aceh, menurutnya, harus bisa menjadi bank UKM yang baik dan go international. Maksudnya, bank ini perlu membuka jaringan bisnis perbankannya hingga ke berbagai negara di dunia.

Menyikapi seruan Gubernur Irwandi itu, Penasihat Bank Aceh, Adnan Ganto, Pimpinan BI Banda Aceh, Mahdi Muhammad, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, dan Ketua Gapensi Aceh, Lukman CM mengatakan, untuk bisa go international, Bank Aceh harus bisa menjadi bank devisa lebih dulu. Tanpa berstatus bank devisa rasanya sulit bagi Bank Aceh untuk membuka jaringan kerja sama bisnisnya dengan bank di luar negeri.

Ini penting, lanjut Adnan Ganto, untuk membantu pengusaha ekspor dan impor di Aceh yang telah dan mau melakukan kontak bisnis dengan pengusaha di luar negeri.  “Bank Aceh harus bisa menjadi bank devisa, supaya pembangunan ekonomi bisa cepat berkembang. Dan sebagaimana diharapkan Gubernur Irwandi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Bank Aceh bisa go international,” tambah Ketua Gapensi Aceh, Lukman CM. (her)

Sumber: www.serambinews.com

“Bagaimana cara untuk menarik investor bisa menanamkan modalnya di daerah sangat tergantung dari pemerintah dan masyarakatnya,” ujar Mackenzie kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup selama dua jam dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Rabu (9/2).

Menurut Mackenzie, rakyat dan pemerintah Kanada sangat berempati kepada masyarakat Aceh, terutama pascabencana tsunami. Buktinya pemerintah Kanada sudah memberi bantuan untuk Aceh sebesar 2 juta dollar.
Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan, duta besar Kanada ke Aceh selain untuk melihat sejumlah proyek bantuan yang diberikan, juga untuk menjajaki bantuan lanjutan dan juga soal investasi di Aceh.

Kalau ada pengusaha Kanada yang ingin berinvestasi di sektor pertanian atau perkebunan, Irwandi menyatakan pihaknya sudah menawarkan lahan. Karena Aceh saat ini memiliki satu juta hektare lahan yang cocok untuk areal pertanian dan perkebunan. “Termasuk pertambangan batu bara ada kita tawarkan,” ungkap Irwandi.(sup)

www.serambinews.com

Asal tahu saja, BI mempunyai berbagai jenis SBI tergantung tenornya. Dulu, ada SBI tenor satu bulan, 3 bulan, enam bulan, sembilan bulan, dan satu tahun. Awalnya, BI tidak melelang SBI satu bulan pada tahun lalu.

Kini mulai tahun ini, SBI tiga dan enam bulan sudah tidak dijual lagi. “Ini sebagai upaya kanalisasi hot money,” kata Kepala Biro Humas BI, Diffi A. Johansyah, Kamis (10/2/2011).

Ia memaparkan, kanalisasi yang dimaksud adalah memecah derasnya aliran modal asing yang masuk atau capital flows menjadi aliran aliran-aliran kecil. “Untuk ini dibutuhkan outlet untuk menampung aliran-aliran tersebut,” tandasnya.

Outlet-outlet yang ada untuk dana portfolio tersebut, lanjutnya, ialah sebagian besar masuk ke SUN, pasar saham dan pasar sekunder SBI. Dalam ketiga outlet ini aliran dana portofolio ini saling menyubstitusi tergantung alokasi portfolio dan return (yield) yang diharapkan. Ketiga outlet ini menyediakan supply instrumen yang dibutuhkan oleh investor yang hampir semuanya berjangka panjang dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang juga likuid.

Selama antar ketiga outlet ini saling substitusi (switching), maka tekanan terhadap nilai tukar akan berkurang. Hal ini lantaran transaksi adalah antar-rupiah menurun. “Tekanan baru terjadi kalau investor meninggalkan ketiga outlet tersebut dan konversi ke dollar dari rupiah,” tegasnya.

Namun, sebelum terjadi tekanan ke dollar, BI bakal dapat melihatnya melalui akumulasi dan posisi dana asing di rekening vostro bank. Itu pada pos kewajiban jangka pendek bank terhadap asing yang tidak ada underlying-nya. “Vostro menggambarkan dana asing yang idle di bank untuk menunggu ditempatkan di pasar uang dan modal. Di sinilah letak fungsi pemantauan dan regulasi rekening vostro oleh BI dalam kaitan kanalisasi hot money,” tegasnya. (Irma Yani/Kontan)

sumber : www.kompas.com

“Sejak dibuka hotline pengaduan SMS khusus untuk KTA tanggal 26 Januari lalu oleh BI, sudah ada sekitar 9.000 SMS pengaduan yang masuk. Sebagian besar mengenai KTA,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi A Johansyah ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (6/2).

Difi mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 85% dari sms berisi keluhan masyarakat yang merasa terusik dengan gencarnya penawaran produk KTA oleh bank asing. Bahkan, sebanyak 4.400 SMS diantaranya menyertakan nama bank serta pengirim SMS.

Pihak BI mengindikasikan bank-bank asing yang bersangkutan menggunakan jasa pihak ketiga (outsourcing) untuk memasarkan produk tersebut. “Karena contohnya ada SMS yang menawarkan dana ekspres dari bank asing tanpa menyebut nama bank,” aku Difi.

Dirinya menyayangkan perilaku pihak pemasaran (marketing) bank asing yang saking gencarnya hingga meresahkan masyarakat, karena seharusnya mereka berpegang pada etika pemasaran yang baik dan memberikan edukasi kepada konsumen sebelum menawarkan produk yang dimaksud. Padahal, ujarnya, di negara asal bank bank asing tersebut aturan mengenai kerahasiaan konsumen sangat dihormati. “Anehnya di Indonesia kok mereka malah bablas?” tanyanya.

Sumber: www.mediaindonesia.com

Kenaikan penyaluran kredit tersebut ternyata juga ikut mendorong meningkatnya rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) dari sebelumnya 2,4 persen menjadi 4,88 persen. Artinya, bila dihitung dari total penyaluran kredit, maka NPL yang terjadi sekitar Rp 766 miliar.

“Kenaikan ini masih dalam batas aman yang ditetapkan BI sebesar 5 persen,” sebut Mahdi Muhammad pada acara Pertemuan Tahunan Perbankan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang berlangsung di Aula BI Banda Aceh, Selasa (25/1) malam.

Menurut Mahdi, kenaikan pembiayaan kredit perbankan tersebut patut diberikan apresiasi, terutama perbankan syariah yang pada tahun 2010 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana seluruh indikator kinerja bank mengalami pertumbuhan positif.

Aset misalnya, Mahdi menyebutkan terjadi pertumbuhan sebesar 36,4 persen dari Rp 2,04 triliun menjadi Rp 2,78 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik dari Rp 1,22 triliun menjadi Rp 1,38 triliun. “Pembiayaan juga naik lebih tinggi lagi, mencapai 90,7 persen dari Rp 840 miliar menjadi Rp 1,6 triliun,” tambahnya.

Mahdi memperkirakan, derasnya kucuran kredit 2010 akan bisa membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh di 2011 yang diperkirakan tumbuh antara 6 sampai 6,5 persen dan akan tumbuh lagi menjadi 6,1 sampai 6,6 persen pada tahun 2012 nanti.

Perkiraan tersebut kata Mahdi, karena banyak pengusaha lokal dan luar pada 2010 menanamkan modalnya di Aceh. Ekonomi Aceh 2011 yang dia perkirakan akan tumbuh di atas 6 persen, terjadi karena ditopang oleh kinerja eksternal yang tetap solid. Ekspor akan semakin terdiversifikasi dan tumbuh tinggi, begitu juga impor akan tumbuh pesat seiring dengan semakin kuatnya kegiatan investasi dan konsumsi.

“Secara keseluruh dengan naiknya volume dan nilai ekspor maupun impor, neraca pembayaran pada tahun 2011 diperkirakan akan mengalami surplus mencapai 16,4 miliar dolar AS, dengan cadangan devisa 112,6 miliar dolar AS pada akhir tahun nanti,” imbuhnya.

Untuk menjaga keseimbangan ditingkat masyarakat, kenaikan tadi hendaknya juga diikuti dengan tindakan penekanan angka inflasi, dari 5 persen menjadi 4,5 persen. “Sebagai otoritas moneter, saya ingin menegaskan kembali bahwa Bank Indonesia tetap komitmen untuk mengarahkan BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah menuju kisaran 3,5 persen,” tambah Mahdi.

Kendalikan inflasi
Terkait dengan pengendalian inflasi, Asisten II Setda Aceh, T Said Mustafa menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah-langkah agar inflasi tahun ini tidak melebihi angka 5 persen. Sekda Aceh, T Setia Budi, mewakili Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, juga menyampaikan pidatonya dalam pertemuan tersebut.

Irwandi Yusuf menyatakan, terima kasih atas kinerja perbankan di Aceh yang sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen pembangunan ekonomi di daerah ini. Hal ini ditandai meningkat penyaluran kredit kepada masyarakat dengan nilai yang cukup tinggi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh tumbuh di atas 6 persen.

(Sumber: www.serambinews.com)

Munkin bahasan kita kali ngomogin ngomongin orang2 besar aja..Presiden Misalnya… Menurut berita yang saya dengar di Metro Tv…SBY menilai klo gaji presiden musti di naikkan…karna kenapa??? krna beban yang dipikul kepala negara itu sangat besar…Gaji SBY belum pernah naik selama 7 Tahun (Beliau curhat kemaren)… Beliau tiap bulan menerima Rp. 62 Juta..bandingkan dengan PM Singapura yang pernah dijuluki Manager 1 Milyar…hmmm banyak sangat ya….!!! 

Isu berikutnya…Ternyata SBY tidak minta naik gaji, tapi hanya menggambarkan saja..menurut saya mungkin gak berhasil dengan isi curhat..jadi manuver deh ke laen jalur….:)…Beliau menggabarkan ke Polri PNS..klo beliau lebih peduli kepada rakyat  (benarkah??)…

Klo memang beliau peduli kepada rakyat..!!! Buktikan…!!! jangan Omdong…!!! jangan sampai di cap SBY Seorang Presiden yang Jaim “Jaga Image” untuk kedua kalinya…

Smoga saja beliau menepati statemannya…”Lebih Peduli Kepada Rakyat..Ketimbang Dirinya.. (Naik gaji misalnya)”…

Sekian dulu…Trims